Angka Kemiskinan Demak di Atas Provinsi

DEMAK – Angka kemiskinan di Kabupaten Demak masih berada di atas angka kemiskinan rata-rata Jawa Tengah. Kemiskinan di Kota Wali berada di angka 12,54%, adapun Jateng 11,19%. Hal itu terungkap saat Wakil Gubernur Taj Yasin melakukan kunjungan kerja ke Demak dalam rangka penanggulangan kemiskinan, kemarin.

Kunjungan diawali dengan rapat koordinasi di Ruang Bina Praja. Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke sejumlah desa dan panti sosial. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Gubernur diterima Bupati Demak Muhammad Natsir, Wakil Bupati Joko Sutanto, Sekda Singgih Setyono dan sejumlah pejabat lainnya. Taj Yasin meminta Pemkab Demak untuk lebih serius lagi dalam program pengentasan kemiskinan. ”Upaya pengentasan kemiskinan ini memerlukan komitmen pemerintah, tanpa komitmen yang sungguhsungguh tidak mungkin program bisa mencapai target,” katanya.

Pemprov Jateng tahun ini menargetkan pengentasan kemiskinan di angka 9%. Untuk itu pemerintah kabupaten/kota harus mendorong agar jumlah kemiskinan dapat berada di angka tersebut.

Adapun langkah yang diperlukan, di antaranya dengan program pola keroyokan. Semua OPD atau dinas dilibatkan sesuai bidangnya masing-masing dengan satu tujuan pengentasan kemiskinan. Kebiasaan merealisasi program pengentasan kemiskinan pada akhir tahun harus diubah. Sebab, tujuan utama keberadaan pemerintah adalah menyejahterakan rakyat. Dalam mensinergikan program lintas instansi, lanjut Taj Yasin, harus menyesuaikan sasaran program yang mendasarkan tema objek pengentasan kemiskinan. ”Sehingga program yang dijalankan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Program disesuaikan dengan masyarakat yang jadi target objek pengentasan, apakah lingkungan pertanian, nelayan, buruh, atau UMKM,” tuturnya.

Demikian pula dalam pelaksanaan program, jangan membuat kegiatan yang setengah-setengah. Jika memprogramkan pelatihan dan keterampilan, maka perlu dibarengi dengan pemberian alat atau mesin yang sesuai dengan materi pelatihan. ”Jangan sampai masyarakat sudah dilatih tetapi tidak diberi alat atau modal, itu sama juga bohong,” tandas Wagub.

Dia berharap tidak ada lagi pemerintah daerah yang memberi laporan tak sesuai dengan kenyataan. Sebab, ada daerah yang menyatakan jambanisasi telah berhasil menyasar semua warga, tetapi realitasnya masih ada warga yang belum memiliki jamban. Selain menyinergikan OPD, pengentasan kemiskinan juga bisa memanfaatkan anggaran desa. Dana desa bukan hanya dipakai untuk infrastruktur tetapi dapat dipakai menunjang pengembangan ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, Bupati Demak Muhammad Natsir mengatakan, masih banyak program yang belum tepat sasaran, terutama terkait program pengentasan kemiskinan.

Dia mencontohkan keluarga penerima manfaat yang masih dijumpai warga mampu tetapi menerima bantuan. ”Ini bukan hanya mendasarkan laporan pendamping PKH melainkan juga melihat sendiri kenyataan memang demikian,” ungkapnya.

Natsir mengatakan, akan melakukan pendataan ulang sehingga ke depan program tersebut bisa lebih baik dan tepat sasaran. Terkait program jambanisasi, Pemkab Demak telah melangkah melalui gerakan sedakah jamban yang melibatkan semua instansi dan perusahaan. ”Termasuk bedah rumah untuk rumah tidak layak huni,” terangnya. Melalui program-program tersebut, Pemkab Demak menargetkan dapat menurunkan angka kemiskinan dari 12,54% menjadi 10,6%.

 

Sumber : Suara Merdela

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *